Sen. Jan 13th, 2020

Sentrifugal Media

Menebar Makna, Menyemai Peradaban

‘Mengapa Pilpres Lebih Banyak Disorot dalam Pemilu?’

6 min read
Pertanyaan teman karib kala pulang nebeng membuat benak saya bertanya, "mengapa Pilpres lebih meriah dan 'panas' dibandingkan Pileg?"

Penulis: Kiagus M. Iqbal*

Dalam perjalanan pulang, penulis yang nebeng mendengarkan pendapat dari sang sahabat. Ditemani pemandangan spanduk dan banner kampanye Calon Legislatif 2019, Al (23 tahun) mengemukakan pendapat. “Padahal ya bang, kalo mau realistis, Caleg kan lebih deket sama pemilih. Kenapa coba yang banyak disorot malah Pilpres?”, katanya.

Pendapat dan pertanyaan tersebut menggeliat di dalam benak penulis. Apalagi menjelang Pemilu 2019 yang semakin dekat, silang sikut antar Capres-Cawapres lebih mewarnai dalam media sosial ketimbang keaktifan kampanye Calon Legislatif.

Ada beberapa poin yang perlu untuk dijawab: apakah realistis bila pemilih perlu condong pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dibanding Pemilihan Presiden (Pilpres)? Bila realistis, mengapa hingga kini Pilpres masih menjadi magnet bagi Partai-partai dan mayoritas pemilih untuk berpesta pora dalam Pilpres ketimbang Pileg?

***

Pertanyaan tersebut sebenarnya dapat dijawab secara mudah. Banyaknya calon legislatif yang maju dalam Pemilu 2019. Untuk Wilayah Kota Bogor-Kabupaten Cianjur saja, Caleg DPR-RI mencapai 129 orang. Hal ini belum termasuk Caleg DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Barat, secara kumulatif, Caleg yang maju berjumlah 1.586 orang. Sedangkan untuk Caleg DPRD (ambil contoh Kota Bogor) berjumlah 671 orang.

Hal ini juga diwarnai dengan semakin bertambahnya peserta kontestasi Pemilu, yaitu partai-partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Partai-partai wajah baru seperti Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia menambah ‘semarak’ Pileg. Juga, ditambah partai lama yang kembali masuk dalam kontes seperti Partai Bulan Bintang.

Tingkat kepercayaan publik terhadap anggota legislatif tergolong rendah. Dalam survei LSI-ICW tahun 2018, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tergolong rendah, sebesar 60 persen. Nasib yang sama juga dialami Partai Politik, tingkat kepercayaannya hanya 50 persen.

Selain itu, tingkat korupsi di tingkat legislasi tergolong tinggi. Dalam rentang tahun 2014 hingga September 2018, KPK telah menangkap 229 anggota legislatif (DPR/DPRD). Jumlah tersebut tertinggi dalam kategori profesi yang menyusul di bawahnya pihak swasta sebanyak 219 orang.

Dengan kata lain, peran keterwakilan anggota legislatif sebagai penyambung lidah rakyat melalui parlemen masih sangat begitu jauh dari idealitas. Pada dasarnya, terdapat tiga fungsi DPR dalam ketatanegaraan Indonesia: legislasi, pengawasan dan anggaran. Dengan rawannya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota), menandakan rawannya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Artinya, secara aktual dan faktual, konsep Parlemen dan perwakilan rakyat melalui DPR dan DPRD, yang diharapkan menjadi corong terdekat bagi para pemilih menyuarakan aspirasi dan pendapat ke pusat kekuasaan, menjadi diragukan dan mentah sama sekali.

***

Namun, berbicara faktual dan aktual semata tidak akan bisa melihat secara komprehensif mengenai akar permasalahan sorotan istimewa (kadang berlebihan) terhadap Pilpres ketimbang Pileg. Kita perlu untuk menjajaki kembali dua pendekatan terhadap baik sistem kepemimpinan kita baik dari segi struktur institusional-ketatanegaraan, maupun melalui budaya politik Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah banyak bereksperimen dalam sistem pemerintahan dari Presidensiil hingga Parlementer. Akan tetapi, sejak awal, sistem pemerintahan di Indonesia lebih condong sistem Presidensiil, di mana pucuk pemerintahan dan simbol negara berada di pundak pejabat Presiden sekaligus.

Hal ini berbeda pada masa-masa parlementer (1945-1959) di mana peran Presiden dan Wakil Presiden condong sebagai simbol negara semata. Sedangkan dalam kehidupan eksekusi pemerintahan rutin, dijalankan oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab terhadap Parlemen yang telah dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.

Sistem presidensiil lebih dominan mencoraki sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini terlihat dalam dokumen Penjelasan UUD 1945, di mana kewenangan Presiden sebenarnya tidak berada pada pundak Perdana Menteri, tetapi menjadi beban pundak Presiden sebagai ‘penyelenggara pemerintah Negara di bawah Majelis’.

Majelis yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi Negara dalam memilih dan mencabut kewenangan Presiden, mengubah UUD 1945, hingga merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akan tetapi, meskipun kewenangan MPR bersifat mutlak dan tertinggi, tetapi ‘akal-akalan’ terhadap celah sistem dalam UUD 1945 pra-amandemen membuat kekuasaan Presiden setara ‘seorang Raja’ yang berwenang mutlak.

Konsentrasi kepemimpinan penyelenggara Negara di tangan Presiden sebenarnya memiliki dua faktor dominan. Pertama, sebagai masyarakat yang masih dalam tahap peradaban kerajaan atau chiefdom, sebagian masyarakat Indonesia menganggap kedudukan Presiden selayaknya seorang raja yang memiliki kewenangan yang begitu besar dalam memutuskan setiap kebijaksanaan yang terkait dengan kehidupan dan penghidupan rakyat banyak.

Pendekatan ini berkaitan erat dengan pola kepemimpinan karismatik cum tradisionalistik. Artinya, kepemimpinan berada di tangan satu orang atau sekelompok orang tertentu yang dinilai memiliki suatu karisma yang membuat masyarakat tunduk, baik dari kepercayaan setempat mengenai penyeimbangan antara dunia ruh dengan dunia nyata maupun ilham dari dewa yang mengutusnya sebagai pemimpin membimbing masyarakat menuju kejayaan, misalnya.

Hal ini justru masih terasa dalam Pilpres saat ini di mana simbol ‘Satria Piningit’ yang disematkan kepada salah satu Capres. Ciri ini pun kental sejak awal Kemerdekaan terutama ditunjang oleh ramalan Jayabaya mengenai masa kekuasaan ‘bangsa kulit kuning’ di Jawa serta gambaran Soekarno sebagai Ratu Adil yang dijanjikan.

Hal tersebut diperkuat dengan penguatan sistem kolonial di mana kekuasaan tertinggi di wilayah jajahan berada di tangan Gubernur Jenderal. Dalam masa pembentukan Volksraad pada pembukaan abad ke-20, kekuasaan Gubernur Jenderal tergolong kuat dengan hak veto-nya. Sebagai bekas koloni Netherland, tidak sulit untuk berkata bahwa jejak warisan ‘ex-collonial’ masih terasa dalam sistem ketatanegaraan.

Terkhusus dalam kepengurusan Negara berdasarkan wilayah, kekuasaan selalu dipegang oleh Jawa. Memperkuat sentimen daerah dan budaya politik di Indonesia yang banyak berkutat pada unggah-ungguh politik Jawa yang terpusat di sekita Raja dan keraton.

Oleh karenanya, tidak heran bahwa kekuasaan dalam Negara Indonesia masih terasa berada di tangan Presiden. Meskipun telah mengalami perubahan UUD 1945 dalam empat tahap, pembagian kekuasaan berdasarkan tiga pilar (eksekutif, legislatif, dan yudisial) masih belum terasa efektif. Kekuasaan Presiden pada pilar (fungsi) eksekutif masih terasa kuat de facto, meski telah dirombak dalam sudut de jure.

***

Lalu bagaimana dengan legislatif, baik DPR maupun DPRD? Masa-masa pendek parlementer pada dekade 1950-an dapat dikatakan sebagai masa yang berwarna, dinamis, sekaligus tidak keruan. Hal ini dikarenakan pergantian Perdana Menteri dan bongkar pasang Kabinet dalam waktu dekat dan masa ‘hidup’ yang pendek. Maksimal hanya dua tahun saja Kabinet bertahan.

Di sisi lain, kembalinya Indonesia pada sistem presidensiil dalam waktu yang lama (1959-1998) telah banyak mematikan potensi-potensi pengembangan kehidupan bernegara secara demokratis. Terkhusus pada lembaga DPR, lembaga yang seyogyanya menjadi lembaga yang menyeimbangkan kinerja pemerintah (eksekutif) justru terbatas hanya sebagai lembaga ‘yes-man’ dan cap stempel belaka.

Kewenangannya sebagai pembentuk Undang-Undang pasca-perubahan UUD 1945 (awalnya berada di tangan Presiden), terkesan berada pada momen ‘kagetan’ dan belum siap untuk menjalankan kewenangan tersebut. Di sisi lain, pasca-reformasi, kedudukan para reforman dari Partai-Partai reformasi seakan berada dalam keadaan yang tidak bisa bergerak bebas.

Dan Slater, dalam artikelnya berjudul Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition (2004), mengindikasikan terjadinya konsentrasi kekuasaan berada pada elit Partai di masa Reformasi. Menurut Slater, turunnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memiliki indikasi kuat terjadinya gesekan antara Gus Dur dengan elit koalisi Partai. Terutama perlawanan Gus Dur mulai dari pencopotan menteri, pembubaran Golkar hingga pembekuan DPR.

Tentu, bila kita kaitkan pada penjelasan di atas, kekuasaan Presiden sebenarnya tergantung pada lengket-tidaknya (kompak-tidaknya) dengan koalisi pendukung. Biarpun begitu, kecenderungan pasca-reformasi terhadap terbentuknya oligarki politik sangat begitu besar, sehingga bisa menyandera gerak Presiden yang didukungnya. Hal itu menandakan kekuasaan Presiden tidak sekuat seperti dahulu yang berada pada tangan Presiden an sich

***

Kemeriahan Pilpres dibandingkan Pileg memang wajar adanya meskipun telah dilihat pada bagian sebelumnya, Caleg yang turut berkontestasi begitu bejibun dalam Pemilu 2019. Akan tetapi kemeriahan itu tentu lebih terasa pada Presiden di mana Capres-Cawapres yang mengikuti hanya dua pasang calon semata.

Dengan kata lain, pamor Presiden di mata pemilih lebih ‘prestisius’ dibanding Anggota Legislatif. Di sisi lain, meski kewenangan Legislatif kini lebih menemui ‘jalur nafas lega’ tetapi kewenangan Presiden, dengan segala kewenangan dan penguasaan sumber daya Negara, menggiurkan bagi Partai-partai politik.

Tentu hal tersebut berselaras dengan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden yang begitu besar disusul lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Survei ICW-LSI tahun 2018. Namun, meski Parpol berada tingkat kepercayaan yang begitu rendah (selaras dengan DPR), Presiden masih menjadi daya magnet. Bila tidak bisa menguasai parlemen, toh kursi Presiden masih bisa dikuasai.

*Direktur Bidang Pendidikan dan Pelatihan LAPMI HMI Cabang Bogor (2017-2018)

5Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.