Ming. Jan 19th, 2020

Sentrifugal Media

Menebar Makna, Menyemai Peradaban

Visi Politik Muhammadiyah: Mempersatukan Bangsa

7 min read
Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam Indonesia terbesar di Indonesia, sudah tentu memiliki visi politiknya. Tidak goyah dengan isu politik yang akhir-akhir memecah belah, Muhammadiyah hadir dalam Visi Politik Mempersatukan Bangsa. Membumikan rasa rahmatan lil 'alamin bagi seluruh elemen bangsa menuju Persatuan Indonesia.

Menegakkan Persatuan Bangsa [Handaing/Kompas]

Penulis: Abdul Rasyid*

Diaspora Kader

Di Muhammadiyah, kita tidak asing lagi dengan kata-kata “Mencetak kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa”. Begitulah semangat yang selalu digaungkan dalam perkaderan Muhammadiyah, dari jenjang paling dasar hingga paripurna, dari ranting sampai pusat dan tentunya, berlaku untuk semua organisasi otonom Muhammadiyah.

Dalam hal kaderisasi memang perlu adanya transformasi kader, dalam arti lain, diaspora kader. Kini, kader-kader Muhammadiyah tidak boleh berpuas diri atas pencapaian-pencapaian luar biasa para pendahulu dengan segudang prestasi untuk negeri. Pun, kader Muhammadiyah tidak boleh larut dalam kenyamanan di persyarikatan.Kader harus berdiaspora dari kader persyarikatan kemudian menjadi kader umat, dari kader umat kemudian menjadi kader bangsa.

Transformasi ini penting untuk dilakukan. Sebab, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-kemasyarakatan berorientasi pada kemajuan sebagai wujud dari komitmen kebangsaan. Kader-kader Muhammadiyah perlu mengisi ruang-ruang dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tidak berarti harus terjun bebas masuk dalam pusaran politik praktis.

Mengapa kader-kader Muhammadiyah harus berdiaspora? Tak lain, untuk menanggalkan sifat ananiyyah (pribadi) dan ‘ashabiyyah (golongan). Diaspora kader menuntut kader untuk melepaskan semua kepentingan pribadi dan kepentingan golongan demi kepentingan di atas semua golongan (bangsa). Tentunya, persyarikatan pun harus ikhlas merelakan kader-kader terbaiknya untuk umat dan bangsa. Agar kemaslahatannya dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya di lingkup Muhammadiyah saja.

Umat dan Politik

Dewasa ini, umat Islam seolah-olah terpecah-pecah. Kedangkalan dalam memahami setiap gejolak masalah menjadikan umat bersitegang antar-golongan satu dengan lainnya. Kita lupa, kita semua adalah saudara sesama muslim. Sifat ashabiyah (golongan) masih terus mendera antar-golongan umat Islam di Indonesia. Sehingga, umat Islam di Indonesia begitu mudah untuk diadu domba oleh mereka yang tidak menyukai persatuan dan kesatuan di dalamnya.

Kedangkalan dalam memaknai persaudaraan antar-umat Islam atau bahkan antar umat beragama menciptakan cara berpikir sumbu pendek dan gampang meledak. Yang menyedihkan dan lebih parah lagi, menganggap golongannya yang paling benar dan menganggap golongan yang lain salah. Kedewasaan hidup beragama, berbangsa dan bernegara perlu untuk dipupuk kembali agar tidak menjadi jejak-jejak atau catatan sejarah yang kelam bagi anak dan cucu kita.

Apalagi, kini Indonesia sedang menghadapi bulan-bulan politik menuju puncak hajatan politiknya pada 17 April 2019 nanti. Isu SARA, sentimen antar-golongan dan agama menjadi tontonan sehari-hari. Saling menghujat sana dan sini. Mengatakan tidak Islami ketika tidak memilih pasangan calon nomor sekian.

Betapa sangat menyedihkan orang-orang yang semestinya mampu memberikan edukasi, pencerahan tentang pentingnya menggunakan hak pilihnya dengan benar dan menjauhi praktik money politic. Bukan malah menebarkan kebencian di masyarakat akar rumput yang kemudian menjadi gaduh.

Isu agama dan perpecahan antar-organisasi Islam semakin santer di waktu-waktu menjelang Pilpres. Memaksa Muhammadiyah turut memberikan andil dan kontribusi, yakni memberikan keteduhan melalui berbagai pernyataan yang diberikan.

Tidak berhenti di situ saja, Muhammadiyah bahkan membahas secara mendalam dalam arena Tanwir Muhammadiyah Tahun 2019 di Bengkulu bertemakan “Beragama yang Mencerahkan”. Tema yang diangkat tak lepas dari rantai panjang umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum, dihadapkan pada isu-isu politik praktis yang begitu deras arusnya semenjak 2018.

Salah satu poin Keputusan Tanwir Muhammadiyah tentang politik yakni beragama yang mencerahkan diwujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati dalam perbedaan pilihan politik. Seraya dijauhkan berpolitik yang menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, politik pembelahan, dan yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi perikehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.

Setiap elemen masyarakat, baik yang sedang berkontestasi politik, tim sukses, pendukung dan masyarakat secara umum harus mengedepankan keadaban sebagaimana poin keputusan Tanwir di atas. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi alasan untuk memecah belah persaudaraan yang telah lama terjalin dengan baik.

Jangan maulah diadu-domba, tidak perlulah memaksakan pilihan politik siapapun, dan tidak perlu menghakimi salah orang lain karena berbeda pilihan politik dengan kita. Jangan dikait-kaitkan dengan agama, yang memilih pasangan calon ini berarti Islamnya diragukan atau tidak pro Islam. Hal-hal seperti ini santer sekali di masyarakat kita.

Perlu kiranya pencerdasan untuk menyikapi pilihan yang berbeda di tengah-tengah umat Islam. Hanya gara-gara beda pihan lalu persaudaraan dan persatuan mudah sekali digadaikan. Apakah seperti ini kondisi umat Islam hari ini? Ini pekerjaan rumah bagi Muhammadiyah, juga organisasi Islam lainnnya, untuk mencerdaskan dan mencerahkan warganya.

Golongan Islam dan Sila Pertama

Sejarah Negara-bangsa itu penting untuk dipelajari guna menyongsong masa depan cerah. Paling tidak, mampu menjadikan pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran di masa lampau dengan baik agar tidak terjatuh pada kesalahan yang sama.

Misalnya, perdebatan sengit mengenai sila pertama pada Pancasila yang tak kunjung padam waktu itu. Golongan Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PB Muhammadiyah 1944-1954) menginginkan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. 

Sesudah kesepakatan Piagam Jakarta, Ki Bagus (tidak termasuk sebagai anggota Panitia Sembilan) mengusulkan frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dan hanya menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.” Usul ini ditolak Sukarno.

Pendirian Ki Bagus, tokoh sepuh kelahiran 1890 di Yogyakarta, ditanggapi oleh Sukarno dengan rasa canggung. Karena itu, Sukarno menunjuk Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk bicara dengan Ki Bagus sehari setelah Proklamasi dan sebelum berlangsung sidang PPKI. 

Kemudian Kasman Singodimedjo  yang dipanggil juga oleh Sukarno, Hatta dan beberapa tokoh Islam melakukan pembicaraan terbatas. Tujuannya agar Ki Bagus mengubah pendirian dan menyepakati usulan bahwa tujuh kata dalam Piagam Jakarta diganti demi mengakomodasi penduduk Indonesia non-muslim.

Melihat peristiwa sejarah bangsa Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan dialektika antar-golongan berbeda, golongan Islam dengan golongan nasionalis atau bahkan golongan non-muslim. Walaupun golongan Islam cukup mendominasi, tapi perlu untuk menanggalkan sifat ‘ashobiyyah-nya demi persatuan dan kesatuan antar-umat beragama. Karena ada saudara kita di Indonesia Timur yang merasa keberatan dengan sila pertama.

Oleh karenanya, dengan berat hati, akhirnya golongan Islam rela sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu prosesnya begitu panjang karena Ki Bagus sosok senior yang masih berupaya mempertahankan ‘tujuh kalimat’ tersebut. Akhirnya, Kasman dan Hasan berhasil membujuknya.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Sukarno dan Kasman merupakan kader Muhammadiyah namun demi persatuan dan kesatuan bangsa mereka berupaya keras untuk menanggalkan baju golongannya yakni Islam. Juga, mereka tak pernah mengatakan diri sebagai utusan khusus dari Muhammadiyah. Lebih dari itu, mereka sudah berdiaspora dari kader persyarikatan menjadi kader umat dan kader bangsa.

Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua elemen bangsa baik individu maupun golongan. Jangan sampai hari ini kita diributkan dengan persoalan yang sudah lama selesai. Misalnya menuding golongan ini tidak pancasilais sedang menganggap golongannya yang paling pancasilais.

Pancasila sudah menjadi konsensus bersama, sudah tidak perlu didebatkan apalagi digunakan sebagai alat untuk memuaskan nafsu golongannya dan memukul golongan yang berbeda dengannya. Cobalah kita saling introspeksi diri dan memahami kembali perjalanan bangsa ini di waktu lampau, bagaimana para founding fathers kita berjuang mati-matian demi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan untuk golongannya semata.

Jalan Politik Muhammadiyah

Menurut Haedar Nashir (2002), ketika Muhammadiyah memasuki agenda dinamika kehidupan politik, tidak jarang menemui dilema, baik pada tingkat teologis, intelektual, sampai pada tingkat praktis. Di era Kyai Ahmad Dahlan, pernah terjadi perdebatan antara Kyai Dahlan dan Haji Agus Salim tentang kemungkinan Muhammadiyah menjadi partai politik.

Perdebatan di antara mereka tampaknya tidak terlalu tuntas pada tahap substansi, tetapi lebih pada pilihan strategi. Sejak itu Muhammadiyah tetap istiqomah sebagai gerakan sosial-keagamaan dan tidak masuk dunia politik.

Pada era K.H. Mas Mansyur dan periode 1945-1959 pada zaman Masyumi, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Muhammadiyah sendiri secara praktis terlibat dalam dunia politik praktis. Sejak Muhammadiyah kembali ke Khittah pada tahun 1971, Muhammadiyah secara kelembagaan benar-benar mengambil jarak dengan dunia politik praktis.

Meski begitu, orang-orang Muhammadiyah banyak yang masih terlibat dalam partai politik dan dunia pemerintahan, yang sedikit atau banyak ikut memengaruhi orientasi gerakan Muhammadiyah.Walaupun mengambil jarak dari dunia politik praktis, tidak dengan sendirinya bebas dari pengaruh politik. Kendati cukup efektif untuk meminimalisasi pengaruh itu secara formal dan kelembagaan.

Dorongan atau kehendak politik dari akar rumput itu ada. Itu wajar, sebab politik merupakan bagian dari cara untuk memasifkan kebaikan. Ketika Muhammadiyah punya posisi atau kewenangan, tentu akan lebih mudah memasifkan gerakannya. Bahkan Angkatan Muda Muhammadiyah pernah menyatukan kekuatannya kemudian membentuk Partai Matahari Bangsa (PMB), walau akhirnya di tengah jalan bubar juga.

Indonesia akan terus berhadapan dengan hajatan politik, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, yang menuntut Muhammadiyah untuk menyatakan sikap politiknya. Apalagi hajatan pilpres kali ini, mulai muncul berbagai pernyataan yang menyeret-nyeret Muhammadiyah, termasuk dari kader-kader Muhammadiyahnya sendiri. Sikap politik Muhammadiyah jelas dan tegas sebagaimana Khittah Denpasar tahun 2002. Jangan sampai masyarakat kita terpolarisasi karena gejala Pilpres ini.

Meminjam kata-kata dari K.H. A.R. Fachruddin, Muhammadiyah tidak berpolitik namun Muhammadiyah tidak buta politik. Muhammadiyah menjunjung tinggi politik adiluhung atau high politic. Yaitu, dengan memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’kah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan memengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.

Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Lalu bagaimana sikap politik Muhammadiyah di pilpres tahun 2019 ini? Tetap mengacu pada Khittah Denpasar tahun 2002. Artinya, Muhammadiyah netral. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Penggunaan hak pilih tersebut harus sesuai dengan tangguang jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiayah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Adapun peran kader Muhammadiyah dalam kehidupan politik nasional yang bersifat aktif, menurut Haedar Nashir (2002), Pertama, bagi para kader yang menjadi politisi  dan aktif dalam partai politik, tuntutannya ialah menunjukkan prestasi dan moralitas politik sebagai kader Muhammadiyah yang benar-benar memainkan fungsi politik yang bermanfaat bagi persyarikatan, umat, dan bangsa. Bukan sebaliknya, menjadi beban sosial dalam Muhammadiyah karena sikap-sikap politik yang pragmatis semata-mata untuk mobilitas diri.

Para politisi Muhammadiyah dituntut untuk mampu memainkan fungsi politik yang dihuninya sebagai instansi politik formal yang benar-benar berperan bagi kepentingan politik umat dan bangsa.

Kedua, bagi para kader yang tidak aktif dalam partai politik, dituntut menjadi komunitas kader yang berfungsi menjadi kekuatan kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam berbagai artikulasi sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

Peranan ini bersasaran utama memengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan memengaruhi keadaan yang tengah berkembang demi mencegah adanya hal-hal yang merugikan Muhammadiyah, umat, dan bangsa. Sekaligus, menciptakan sesuatu yang menguntungkan Muhammadiyah, umat, dan bangsa. Kritik sosial termasuk dalam kategori peran politik yang demikian ini.

Langkah-langkah politik yang diambil Muhammadiyah atau kader-kadernya pada masa silam hendaknya hari ini dijadikan pembelajaran bagi siapapun, golongan apapun termasuk bagi kader-kader Muhammadiyah itu sendiri.

*Penulis merupakan Kader HMI Cabang Bogor Komisariat Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

10Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.