Jum. Jan 17th, 2020

Sentrifugal Media

Menebar Makna, Menyemai Peradaban

Perekonomian Desa: Kemana Pembangunan Nasional Dibawa?

8 min read
Membangun desa, desa membangun. Motto yang kini bergaung dalam pembangunan di Indonesia. Tahun 1980, Sajogyo telah banyak memberi masukan dan kritik bagi Pembangunan Desa di Indonesia utamanya masih mengulang pola pembangunan bias politik kolonial. Bunga Rampai ini menjadi pengingat membangun Perekonomian Desa membutuhkan aksi serentak, kompak dan pendekatan mikro.

Oleh: Kiagus M. Iqbal*

Judul Buku          : Bunga Rampai Perekonomian Desa

Penyunting         : Sajogyo

Jumlah Hlm.       : xi + 299 hlm.

Penerbit              : Yayasan Obor Indonesia dan IPB

Tahun Terbit      : 1982

Membangun desa dan desa membangun, mungkin itulah yang hendak dikatakan sebagai mott bagi UU No. 6/2014 (UU Desa). Meski begitu, UU Desa masih menekankan pada masalah pemerintahan dan kelembagaan desa. Artinya, lembaga-lembaga formal masih sering ditekankan, meski tekanan itu lebih longgar dibanding UU No. 5/1979 yang sifatnya lebih mengangkangi dari Pusat.

Tidak bisa kita hindari, membangun desa adalah sesuatu yang terlampau rumit untuk diselesaikan dalam satu malam. Bahkan sejak awal kemerdekaan, penyelesaian masalah di desa masih terbilang tersendat. Andaikata berhasil, maka hanya segelintir yang menjadi contoh. Dan sebagai percontohan pun, perlu penyesuaian dengan desa sasaran selanjutnya.

Garisbawahi, penyesuaian dengan desa lainnya. Inilah yang menjadi sumber kerumitan dalam pembangunan di desa. Membangun desa, sudah begitu rumit. Lalu kita bertanya lagi, ‘jadi, mau seperti apa desa kita dibangun, khususnya dalam bidang perekonomiannya?’

Sajogyo, Begawan Sosiologi Pedesaan, menyusun dan menyunting tiga buku bunga rampai berkaitan dengan masalah pembangunan desa. Salah satu yang menarik adalah Bunga Rampai Perekonomian Desa. Dari buku tersebut, sebenarnya ada dua pertanyaan menghantam yang relevan sebagai kritik hingga kini.

“Jika berbeda landasan, tapi dalam praktek kebijakan ekonomi pemerintah toh berbuat seakan-akan mempraktekkan anjuran Boeke dalam hal melindungi ekonomi lemah, dalam hal petani yang menjadi sasaran, timbul pertanyaan: sampai mana uluran tangan birokrasi dan teknokrasi kita kini berbeda dari jamahan kebijakan etika pemerintah jajahan? … Jika beda, apa beda antara dasar kebijakan etika masa lalu dan keprihatinan pemerintah kini?

Bermula Teori Dualisme Ekonomi Boeke

Pertanyaan yang diajukan oleh Sajogyo tidak akan jelas sebelum mengetahui konsepsi kebijakan pembangunan desa pra-kemerdekaan. Dr. J.H. Boeke, seorang ekonom, sosiolog, Indolog dan pejabat birokrasi kolonial Hindia Belanda, telah menyusun teori dalam disertasinya di Universitas Leidenpada 1910. Hingga kini, Teori Boeke masih menjadi ‘bekas’ bagi konsepsi pembangunan desa di Indonesia: Dualisme Ekonomi.

Lalu, apa itu dualisme ekonomi? Sebelum memahami dualisme ekonomi Boeke, perlu untuk dipahami bahwa keadaan sosial masyarakat Indonesia begitu berbeda dengan keadaan sosial di Barat. Hal ini bermuara pada perbedaan ‘efektifitas’ teori-teori ekonomi Barat (teori ekonomi murni).

“Dari sudut ekonomi, sudut masyarakat dapat ditandai atas dasar jiwa-jiwa sosial, bentuk-bentuk organisasi, dan teknik-teknik yang mendukungnya… (Oleh karenanya) tiap-tiap sistem sosial mempunyai teori ekonomi tersendiri. Teori ekonomi sosial selalu merupakan teori mengenai sistem sosial tertentu.”

Teori ekonomi murni yang dianut oleh pemerintah Kolonial, pada dasarnya memiliki rekam jejak yang sesuai dengan yang berkembang di Eropa. Namun, saat ia dibawa ke Hindia Belanda, terasa bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya, dinamika dan kondisi sosial-historis perlu dipertimbangkan dalam membumikan teori.

“Suatu teori ekonomi sosial, walau bisa saja (teori ekonomi Barat) menyebut diri teori umum, dibentuk oleh sarjana (dari) masyarakat bersangkutan.”

Kata kunci dalam dualisme ekonomi adalah kondisi dan sistem sosial masyarakat bersangkutan. Hadirnya Kapitalisme Barat (dengan level Kapitalisme-Tinggi) berbenturan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada pada taraf pra-kapitalisme. Perbenturan antara dua masyarakat inilah yang diketengahkan oleh Boeke dalam Teori Dualisme Ekonomi. Dua sistem sosial (sistem sosial ganda), dalam masa transisi, saling bertarung abadi satu sama lain.

“Bila dalam dua waktu yang sama terdapat dua atau lebih sistem sosial, dan masing-masing menguasai bagian tertentu, dari masyarakat bersangkutan, di situ kita berhadapan dnegan masyarakat ganda (dual) atau jamak (plural).”

“Dalam masyarakat ganda, salah satu dari sistem-sistem sosial yang menonjol, biasanya yang termaju, di-input dari luar dan hidup dalam lingkungannya yang baru, tanpa berhasil menyisihkan atau menyerap sistem sosial lain yang telah lama tumbuh di situ.”

Teori-teorinya memiliki dua sisi dalam kebijakan kolonial. Pertama, memperkuat sistem hukum adat baik dalam hukum perdata (menyisihkan hukum Islam sebagai rival) maupun hukum agraria dan kebijakan administratif kolonial. Kedua, di sisi lain, menjadi bahan pertimbangan untuk melepas kebijakan ‘politik etis’ yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan desa. Membuat permasalahan di desa semakin runyam. Solusi yang ditawarkan pasca-pencabutan kebijakan tersebut, ‘memulihkan kondisi desa pada kondisi semula’.

Kritik terhadap Boeke

Teori Boeke, mengutip Mohammad Sadli, ‘jelas banyak berisi kebenaran’. Apa yang diketengahkan Boeke adalah masalah non-ekonomi yang terlampau banyak mewarnai tindakan ekonomi (bila bisa disebut seperti itu) dalam masyarakat Hindia-Belanda. Kritik itu dilancarkan oleh dua tokoh (saya ambil beberapa tulisan penting dalam Bunga Rampai).

Mohammad Sadli, dalam tulisan berjudul ‘Beberapa Pandangan Atas Teori Ekonomi Ganda Boeke’, mengkritik pendekatan teoretik Boeke yang justru lebih bersifat khusus ketimbang pembedahan teori umum. Boeke mempersoalkan tiga asas tertentu teori ekonomi murni seperti (1) kebutuhan tokoh (pelaku) ekonominya terbatas, (2) sistem yang melandasi kehidupan tokoh ekonominya adalah uang, dan (3) landasan kegiatan ekonomi perorangan adalah organisasi dalam bentuk perusahaan.

Dari tiga asas tersebut, Boeke menarik tiga hipotesis seperti (1) filsafat Timur diakui sebagai sistem sosial-ekonomi tersendiri, (2) Jawa dibedakan dari pulau-pulau lainnya, dan (3) pembedaan Barat dan Timur sepenuhnya atas dasar ekonomi tanpa makna-makna politik.

Sadli mengkritik bahwa apabila berbicara ekonomi umum teoretik, maka yang seharusnya dipertanyakan adalah (1) barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? (2) bagaimana cara memproduksi barang itu? (3) untuk siapa barang itu diproduksi. Tiga asas tersebut membentuk landasan berpikir ekonomis (rasionalitas ekonomi) yang sama. Hanya saja, berbeda kepentingan (needs).

Pendapat (juga sanggahan) Egbert de Vries turu memperkuat pendapat Sadli, ekonomi pedesaan di Indonesia pada dasarnya memiliki rasionalitas ekonomi. Baginya, perekonomian desa tidak bisa disebut ekonomi ‘subsisten’, tetapi ekonomi ‘tradisional’. Tradisi dan budaya tersebut harus dilihat dari sudut ekologis, keadaan sosial serta dari jumlah penduduk yang ada.

Bagi penduduk desa, pemenuhan kebutuhan dasar dengan menanam tanaman pangan seperti padi lebih menguntungkan bagi mereka. Di sisi lain, padi sebagai barang strategis bila memiliki kelebihan (surplus) dapat dipertukarkan dengan barang lain yang mereka butuhkan secara barter. Penggunaan tenaga kerja yang begitu melimpah (mengutamakan tenaga kerja keluarga) menjadikan sumber tenaga tidak pernah berkurang. Dan ini mempertimbangkan pula suatu distribusi pendapatan yang ‘pantas’ sekaligus sebagai sarana pengawasan.

Pada dasarnya, landasan kegiatan ekonomi di desa sama dengan apa yang sering disebut ‘rasionalitas ekonomi Barat’. Mempertimbangkan antara untung rugi, prinsip kehati-hatian dan wait and see agaknya lebih terlihat sebagai tindakan ekonomis petani yang rasional. Serupa tapi tak sama: desa dengan pola keluarga, Barat dengan badan perusahaan.

Bila ‘rakyat jelata’ (memakai kata Boeke dalam tulisannya bagi masyarakat pedesaan) adalah rasional, maka pendapat ‘masyarakat pedesaan akan selalu abadi dalam pertentangan dua sistem’ pada dasarnya hanyalah asumsi utopis (bahkan terasa khayali semata).

Teori Boeke disebut teori statis, tidak memperhitungkan variabel-variabel lain yang dapat mengubah keadaan. Artinya, masyarakat pada dasarnya dinamis. Sadli menekankan masyarakat tidak berada di ruang hampa dan setiap penyesuaian adalah niscaya (bahkan sudah menjadi hukum alam). Akan tetapi, bila penyesuaian itu ada, apa yang harus diperhatikan dalam penyesuaian-penyesuaian itu bagi masyarakat pedesaan (yang notabene adalah golongan petani dan usaha kecil menengah/handicraft)?

Egbert De Vries memberikan prinsip-prinsip pembangunan desa yang seharusnya dipatuhi oleh para pembangun tingkat nasional sebagai bentuk penyesuaian (seraya mengingatkan tidak mengulangi kesalahan ‘pendahulunya’).

Pertama, Orang bersedia melakukan lebih banyak usaha jika ada ‘imbalan’ dan penyesuaian (di antara anggota keluarga, kelompok keluarga dan masyarakat). Tetapi mereka menjadi lebih terbuka untuk memikul risiko-risiko ekonomi yang lebih banyak lagi;

Kedua, perubahan harus dapat lebih diterapkan kepada kelompok, daripada individu, karena pelbagai alasan, (1) individu-individu terbuka bagi risiko-risiko tambahan (bahkan berupa wabah serta penyakit tanaman dan hewani); (2) individu-individu tidak bisa mempengaruhi ‘kekuatan pasar-aktif’ karena jumlahnya tidak besar; (3) individu-individu yang maju pesat, melepaskan diri dari solidaritas dan dukungan kelompok – mereka menjadi sasaran rasa cemburu dan bukan sasaran teladan.

Ketiga, harus ada suatu proses atau prosedur atau bahkan tanaman baru yang memberikan hasil nyata dan hasil tambahan cepat.

Dan keempat, usaha menyokong (kegiatan pembangunan) pada prinsipnya harus meliputi keseluruhan eksistensi kelompok.

Pembangunan Bias Kolonial

Biarpun teori ini adalah teori klasik, sebagian di antara teorinya masih terasa hingga kini. Ada yang benar, ada yang keliru. Rasionalitas ekonomi masyarakat desa tidak sekadar dalam kacamata tradisi, tetapi ditopang oleh sosial-demografi dan ekologi (bahkan tradisi terbentuk dari situ).

Namun, disangsikan bahwa teori yang ditelurkan oleh Boeke adalah dipengaruhi bias kolonial. Sadli melihat teori tersebut ada benarnya, tetapi saat ia dirumuskan menjadi kebijakan, mengembalikan kembali keadaan desa seperti semula, adalah suatu hal mustahil. Ibarat memutar jarum jam ke belakang. Pembiaran desa agar mereka berkembang sendiri (artinya dilepaskan begitu saja tanpa banyak ikut campur) adalah terlalu gegabah.

De Vries menjelaskan bahwa biarpun Boeke men-teorikan bahwa faktor non-ekonomi menjadi begitu dominan, agaknya ia tidak begitu memahami ‘rasionalitas ekonomi’ Hindia Belanda. Ada dua sumber ekonomi di masing-masing sistem sosial ekonomi. Barat kaya sumber uang-modal dan manajemen; Timur kaya sumber tanah dan tenaga kerja.

Sumber tanah dan tenaga kerja adalah yang paling dibutuhkan ekonomi Barat sebagai jalannya produksi menghasilkan laba (profit), sedangkan ekonomi Timur, dengan semakin terasuknya ekonomi uang, membutuhkan uang sebagai modal maupun kebutuhan pembayaran pajak. Timur menyediakan tanah (yang immobile asset) dan tenaga kerja (mobile asset). Persaingan memperoleh tanah dan tenaga kerja antara ekonomi tradisional Timur dan ekonomi modern Barat tidak bisa dielakkan: mereka berbeda kepentingan.

Inilah yang menjadi titik permasalahan di Indonesia hingga kini. Pada satu sisi kebutuhan akan uang memaksa masyarakat desa terikat utang terhadap para pelepas uang, terikat praktek rentenir, ijon dan mengakarnya kebiasaan berutang. Tanah yang digadaikan tidak mampu dilunasi sehingga mudah berpindah tangan. Ekonomi desa yang lemah dan langkanya modal telah menyebabkan bunga modal begitu tinggi.

Isu utama di pedesaan adalah masalah pengorganisasi ekonomi desa, kredit pinjaman modal hingga ‘Revolusi Hijau’ (katakanlah barang modal seperti pupuk dan alat teknologi). Sayangnya, terutama masalah teknologi, masih menjadi sengketa dan persaingan, bila padat teknologi-modal, maka mau di kemanakan tenaga kerja desa yang berlimpah? Mau efisiensi produksi namun mengorbankan tenaga kerja berlimpah atau tetap memakai tenaga kerja mengorbankan potensi ekonomi dan produktivitas?

Pertimbangan ekonomi di desa sedemikian kompleks, rasionalitas tidak bisa dilihat secara sepotong-potong dan sektoral semata. Bila setengah-setengah, pembangunan hanya mentah semata. Korbannya adalah masyarakat menengah ke bawah (khususnya petani gurem dan tunakisma). Bila Boeke mengatakan masalah berada pada psikologis, maka Sadli melihat sebagai colonialism social engineering. Setiap akibat pasti ada sebab, sekompleks apapun.

Sajogyo secara tersirat ingin membawa pembaca buku ini terhadap kritik terhadap pembangunan desa masih tidak lepas dari bias kolonial. Sajogyo banyak menyisipkan bahan-bahan tulisan baik tulisan teoretik maupun praktek pembangunan desa. Permasalahan tidak terjadi sampai di situ, Sajogyo menekankan adanya masalah ganda dalam pola pertanian dalam masalah transmigrasi: pertanian perkebunan, dan pertanian pangan.

Sajogyo menutup kata pengantarnya sebagai berikut.

“Bagaimana mempersiapkan apat pemerintah dan organisasi rakyat untuk memikul tanggung jawab bersama dalam hal itu? Berbeda dari banyak negara berkembang lain di Asia, Indonesia masih punya peluang (untuk satu generasi) memperluas basis pertaniannya karena masih punya peluang ‘daerah perbatasan’ yang dapat diteruskan. Tapi jika peluang itu salah pakai, akibatnya akan memikul kita semua.”

Bila Sajogyo menulis pengantarnya pada tahun 1980, maka kita mulai merasakan akibatnya akan memikul kita semua. Kini kepada generasi sekarang perlu untuk merumuskan kembali pembangunan desa, khususnya dalam perekonomian desa. Buku ini bisa menjadi pegangan yang baik sebagai bekal fondasi bangun ekonomi desa di Indonesia.

*Direktur Bidang Pendidikan dan Pelatihan LAPMI-HMI Cabang Bogor (2017-2018)

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.