Sab. Feb 15th, 2020

Sentrifugal Media

Menebar Makna, Menyemai Peradaban

Presiden Sponsor Utama Korupsi dan Nepotisme di Indonesia

4 min read
Visi Presiden yang sangat berpihak pada investasi pada akhirnya mengorbankan instansi yang mulia dalam demokrasi Indonesia, yakni KPK. Sialnya, beliau tak matang menilai bahwa ketika pilar utama dalam pemberantasan korupsi digerogoti, maka akan terjadi butterfly effect yang mengerikan nantinya. Tak perlu menunggu lama, resonansi konkrit akibat melumpuhkan KPK langsung terjadi awal tahun ini.

Penulis : Javier M. Zuhrijadi*

KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) merupakan residu yang tersisa dari jejak sejarah Orde Baru. Masih menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin era Reformasi yang menjadi harapan lenyapnya seluruh penyakit Orde Baru (terutama KKN) justru malah terus memburuk belakangan ini. Bahkan prahara KKN senantiasa konsisten mewarnai politik negeri tiap harinya.

Melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, sejak tahun 2000 hingga 2019 menunjukkan grafik positif, dalam artian terus membaik. Terakhir pada 2019, IPK Indonesia tercatat sebesar 40 poin. Namun Transparency International memberi catatan merah bahwa KPK dilemahkan oleh pemerintah Indonesia.

Tentu kita semua tahu orientasi apa yang ingin dituju oleh Kabinet Indonesia Maju dengan manuver melemahkan KPK, yakni mendorong investasi semaksimal mungkin. Tak hanya lewat legislasi, terpilihnya Firli Bahuri pada (13/09/2019) sebagai pimpinan lembaga antirasuah ini pun telah mengundang banyak kontroversi. Dari segi mekanisme pemilihan hingga track record dari ketua KPK terpilih yang bermasalah.

Memang secara kontras kita dapat menyimak bahwa Negara memudahkan investasi asing dari segala macam aspek, tentu yang menjadi perhatian utama adalah soal administrasi. Bahkan lingkungan pun menjadi korban birahi pada investasi, sebab Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (BPN) berencana menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) demi mempermudah investasi.

Kembali pada tajuk soal korupsi, kita dapat melihat perselingkuhan antara parlemen dan pemerintah dalam naungan partai politik untuk meratifikasi Revisi UU KPK kemarin. Tak dapat dibantah, UU tersebut secara eksplisit melemahkan kekuasaan KPK dalam bertindak, bahkan KPK yang secara etis adalah lembaga independen menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif.

Kendati UU ini dibuat oleh DPR, sialnya, Presiden seolah lempar batu sembunyi tangan dengan “tidak” menandatangani Revisi UU tersebut. Padahal, dengan atau tanpa tanda tangannya sebuah UU akan secara otomatis legal dalam 30 hari dan wajib diundangkan (Pasal 73 Ayat (2) UU 12/2011).

Kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi dimanifestasikan lewat pergerakan serta demonstrasi “Reformasi Dikorupsi” secara massif di seluruh penjuru Indonesia pada bulan Oktober dan November 2019 silam. Demonstrasi dimotori oleh mahasiswa yang pada akhirnya melibatkan sejumlah elemen masyarakat. Namun, elan tersebut pada akhirnya menjadi tragedi. Ribuan orang ditangkap serta beberapa orang tewas. Jelas peristiwa ini menjadi sejarah hitam yang ditulis dengan darah perihal hak asasi manusia dalam sejarah Indonesia.

Berubah menjadi tragedi lantas tidak mengubah sikap Presiden terhadap Revisi UU KPK. Presiden dinilai sama sekali tidak menghiraukan rakyatnya yang memilihnya kembali menjadi pemimpin bangsa untuk kedua kalinya. Bahkan dengan “tumbal” nyawa sekalipun. Sebab, seluruh dramatisasi serta tragedi yang terjadi dapat diselesaikan lewat satu alat hukum yang bersifat istimewa, yakni Perppu dari tangan Presiden. Hanya itu. Sebab Judicial Review dinilai tak efektif secara hukum maupun waktu. Rakyat pun mengalami kuldesak.

Visi Presiden yang sangat berpihak pada investasi pada akhirnya mengorbankan instansi yang mulia dalam demokrasi Indonesia, yakni KPK. Sialnya, beliau tak matang menilai bahwa ketika pilar utama dalam pemberantasan korupsi digerogoti, maka akan terjadi butterfly effect yang mengerikan nantinya. Tak perlu menunggu lama, resonansi konkrit akibat melumpuhkan KPK langsung terjadi awal tahun ini.

Gagalnya penyidik KPK dalam menggeledah kantor DPP PDIP yang disebabkan karena tidak mengantongi izin dari dewan pengawas KPK merupakan bentuk penghinaan terhadap pemberantasan korupsi. Terlebih, kasus ini melibatkan dua instansi yang bukan main-main perannya, partai pemenang pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu.

Tak hanya itu, Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pun diduga bersekongkol dan melakukan obstruction of justice atau menghalangi proses hukum karena memberi informasi yang tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku, Caleg asal PDIP, tersangka dalam kasus yang sama yang sampai saat ini masih berstatus sebagai buron.

Sampai saat ini pengajuan uji materiil maupun formil di Mahkamah Konstitusi terkait Revisi UU KPK masih berjalan. Namun sekali lagi, jika Presiden serius melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi saat ini selayaknya beliau mengeluarkan senjata pamungkasnya, yakni Perppu.

Dalam sistem presidensil keadaan Negara ditentukan oleh sikap dan policy dari Presiden, sebab ia memiliki kekuasaan berlebih. Hukum pun dapat diubahnya hanya dalam sekejap. Oleh sebab itu tak berlebihan mengatakan Presiden sebagai sponsor utama dalam konstelasi politik Indonesia hari ini. Namun pertanyaannya, sanggupkah Presiden menyelamatkan KPK?

Orientasi terhadap investasi dengan menumbalkan KPK pada akhirnya menimbulkan politik yang kaotis. Dan ini baru gejala awal, bahkan terlalu dini jika kita katakan sebagai karma. Sebab, perseturuan antara KPK dan PDIP merupakan “gerbang” untuk menguak banyaknya persekongkolan lain dalam tubuh demokrasi kita.

Belum lagi Pilkada serentak menunggu September nanti dengan anggota KPU yang sama, yang integritasnya dapat dibarter dengan sejumlah cuan. Jika UU KPK ini tidak juga diubah dan Presiden tidak mengambil sikap sebagai pusat kekuasaan, maka kita tinggal menunggu berapa banyak lagi kejahatan yang dilakukan karena memanfaatkan kelemahan KPK hingga 2024 nanti.

*Penulis merupakan Direktur Utama Lembaga Pers Mahasiswa HMI Cabang Bogor Periode 2020-2021

0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.